Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan state of affairs, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.
Similarly, two human rights activists were billed when they designed a Youtube video on public officials’ particular interests in a very mine in Papua. In December 2023, nonetheless, Indonesia’s parliament approved the limiting of some provisions within the EIT Legislation, which civil Modern society argues stifles free speech and is utilized to prosecute journalists and activists. The revised Legislation cuts down the most penalty for defamation to 2 many years from four years imprisonment and allows for alternative sanctions, for instance community provider and rehabilitation, as opposed to imprisonment. When the revisions also provide far more clarity regarding how to define on the net insulting or defamation, activists still Categorical issue which the regulation makes use of extremely wide and vague phrases and vests extreme ability with the government.
The a thousand-page Bill was criticized since the start on the 12 months for weakening Positive aspects to employees, like the relieve of choosing and firing employees. The Invoice was also claimed to weaken the part of district governments in deciding wage degrees.
Write-up 411 and 412 of The brand new Code prohibit intercourse and cohabitation with no authorized relationship, and make it punishable by approximately 6 months in jail. This provision will disproportionately influence LGBTQ people, that are not permitted to lawfully marry individuals of the identical intercourse under Indonesian legislation. The Criminal Code also criminalizes abortion and abortion companies, which disproportionately impacts the health and fitness and security of women and girls.
Boundaries to establishment of overseas foundations, such as demanded “Secure” partnership with neighborhood Basis.
… What about those unregistered groups, how can we control how they need to be disbanded? We need a clear legal foundation… Are you able to visualize if pro-IS persons built a speech in a general public function similar to the Car Free of charge Working day and then declared that the government have been infidels and killing them needs to be justified?”
untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang user dalam memberikan perintah.
Dalam penguatan ini Krismono membahas apa saja yang menjadi faktor keberhasilan dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, peningkatan pelayanan publik, komitmen bersama dalam memberantas pungutan liar, dan kecintaan terhadap organisasi.
Praktik intelijen mesti berlomba dengan waktu untuk memperoleh informasi yang dirasa cukup untuk mencegah terjadinya ancaman. Variabel kesahihan informasi intelijen tidak hanya keakuratan, melainkan juga kecepatan. Artinya penarikan kesimpulan tidak perlu mengandalkan bukti-bukti yang lengkap, melainkan informasi yang paling sedikit mengandung asumsi.
Meskipun pencairan THR dan peningkatan konsumsi dapat memberikan dorongan sementara bagi pertumbuhan ekonomi, strategi jangka panjang harus difokuskan pada peningkatan investasi dan produksi.
, usually shortened as “Ormas” and often loosely translated as “Mass Businesses”) was set up with the Suharto administration to regulate civil society, together with other rules in a very offer known as the “Political Regulation Deal of 1985.” The principle of “societal Firm” introduced by this law was designed to build a person organizational position for all sorts of pursuits – exercise, occupation, perform or religion – making sure that It could be easier to the routine to control them.
yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Melalui media massa intelijen bukan hanya bereaksi dan melakukan counter
Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi periksa di sini daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada era reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.
While we purpose to take care of information that is as latest as you can, we realize that predicaments can swiftly change. Should you be conscious of any supplemental details or inaccuracies on this page, please retain us educated; produce to ICNL at [email protected].